Terancam Hukuman Mati, 4 Orang Kristen Pergi Haji
Sidang Dewan Heboh, Istri Simpanan Pejabat Labrak Minta Tanggung Jawab
Jalannya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa
Tengah, Senin, 10 Oktober 2011 mendadak heboh. Penyebabnya, seorang
wanita berparas cantik tiba-tiba datang dengan membawa dua anak. Adalah
Riana Anita Sari, nama wanita itu. Dia menjadi pusat perhatian di lantai
IV gedung DPRD lantaran pengakuannya yang mengejutkan sebagai wanita
simpanan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah, Maryanto.
Sontak saja seisi ruangan jadi tercengang karenanya.
![]() |
| ilustrasi saat Marzuki diserang anggota DPR |
Tujuannya agar dua anak tersebut bisa mendapatkan akta kelahiran.
Selama ini, dua anak tersebut memang sudah mengantongi akta kelahiran.
Tapi, kata Riana, itu adalah akta palsu yang dibuatkan Maryanto. Riana
juga mendatangi Maryanto di kantornya untuk minta pertanggungjawaban.
Namun, menurut Riana, dia malah dimarahi Maryanto. “Saya sempat
dicekik,” katanya. Dua anaknya yang masing-masing berumur enam dan tiga
tahun menangis ketakutan.
Riana mengaku berkenalan dengan Maryanto pada 2004 lalu di Kafe
Citos, Kota Semarang. Hubungan gelap itu kemudian berlanjut sampai
melahirkan dua anak. Sebelum kenal Maryanto, Riana pernah punya suami,
tapi kemudian cerai. Sebab, selama lima tahun menikah, dia tak juga
dikaruniai momongan. Riana pernah menjabat area manager sebuah bank
swasta di Bali. Namun kemudian, dia memilih pensiun dini. Kini,
sehari-hari Riana tinggal di Krapyak, Semarang, dan bekerja di sebuah
perusahaan swasta di kota itu.
Perjuangan Riana menuntut hak-haknya sudah berlangsung lama. Tahun
lalu, Riana mengaku telah melaporkan masalah ini ke Gubernur Jawa Tengah
Bibit Waluyo. Namun, Bibit tak merespon. Maryanto yang diminta
konfirmasi mengenai hal ini enggan berkomentar. “Semua ini rekayasa
pemalsuan dokumen untuk minta tanggung jawab,” kata Maryanto melalui
pesan pendek yang dikirim ke Tempo. Ia enggan menjelaskan apa maksud
rekayasa pemalsuan itu. Ia justru meminta Tempo meminta konfirmasi ke
pengacaranya, Agus Nurudin.
Agus Nurudin yang dihubungi terpisah menampik semua tudingan Riana.
“Itu semua enggak benar,” kata Agus. Namun, Agus enggan menjelaskan
lebih lanjut ketidakbenaran tudingan itu. “Pokoknya tulis saja, itu
semua enggak benar,” kata Agus. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa
Tengah Suko Mardionno menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan Riana
tersebut. “Kami akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu,” kata Suko.
sumber : ruanghati.com
Menengok Camar Wulan, Daerah Indonesia Yang “Diganyang” Malaysia
Mungkin bisa benar keterangan bahwa masyarakat yang tinggal di Dusun
Camar Wulan tidak terpengaruh dengan sengketa perbatasan antara
pemerintah Indonesia dengan Malaysia. “Masyarakat di sana aman-aman
saja,” kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Reydonnyzar Moenek, Ahad (9/10) tersebut, karena bagi rakyat kecil yang
penting hidup cukup dan makmur.
Namun sudahkan pemerintah memperhatikan mereka? logikanya saja bila
pemerintah pusat tidak seberapa care dengan kondisi tapal batas yang
seringkali diserobot oleh negara tetangga, apalagi care terhadap
penduduk atau rakyatnya yang notabenenya dianggap bisa menjaga dirinya
sendiri. Inilah kondisi memprihatinkan dari perbatasan Indonesia
Malaysia.
Minim
tanda di Google Earth, bila dilihat wilayah Malaysia pemetaan satelit
lebih detil dibandingkan wilayah Indonesia, salah siapa?
Wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan merupakan satu Outstanding
Boundary Problems (OBP) atau masalah batas negara antara Indonesia
dengan Malaysia. Kawasan tersebut dihuni 1.883 penduduk atau 493 kepala
keluarga. Luas wilayahnya sekitar 4.750 kilometer persegi.
Permasalahan di OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses
perundingan The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The
Demarcation and Survey International Boundary (JIM) antara delegasi
Indonesia, yang dipimpin Sekjen Kemendagri dengan Malaysia.
Minimnya patok batas negara menjadikan rawan untuk terjadi bias dan pencaplokan wilayah dari negara lain
Menurut Reydonnyzar, permasalahan batas patok wilayah Indonesia
dengan Malaysia adalah persoalan lama. Pergeseran patok batas wilayah
sangat mungkin terjadi. Namun, persoalan itu kini sedang dibicarakan
melalui perundingan diplomasi agar ditemukan solusi terbaik.
Ini mirip yang pernah terjadi di daerah Sebatik Kaltim di postingan ruanghati.com sebelumnya tentang adanya Kecamatan yang ingin bergabung dengan Malaysia,
dimana masyarakat setempat malah merasa lebih nyaman dengan keadaan
situasi Malaysia ketimbang Indonesia baik dari sisi ekonomi dan sosial,
karena pemerintah pusat dan daerah sendiri kurang memperhatikan nasib
mereka, jangan sampai kejadian ini merambat ke daerah perbatasan
lainnya.
Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR
menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di
Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI
hilang 80.000 meter persegi.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar
Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut
RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di
bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian
Landas Kontinen 1969. Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE
di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang.
sumber : ruanghati.com













