Pernyataan SBY yang menganggap DIY pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sebuah daerah yang Monarki mendapat respon secara keras dari berbgai LSM di Yogyakarta. Mereka mengecam SBY sebagai orang yang tidak faham demokrasi dan monarki. Bahkan mereka menyuruh SBY untuk mengurusi masalah korupsi dari pada harus ikut campur DIY.
Dalam sesi kegiatan menanam 1000 pohon kemarin, BH X menuturkan kalau beliau akan mempertimbangkan jabatan gubernur yang dia emban sekarang kalau memang dia hanya menjadi penghambat terhadap perkembangan DIY dan Indonesia. Di samping itu, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa tidak mungkin pak SBY akan memperpanjang masalah ini, "pak SBY tidak suka keributan, apa lagi dengan hal semacam ini" tutur salah seorang nara sumber di TV ONE kemarin malam.
Namun terlepas dari sdemua itu, kekeratonan sultan DIY sudah ada sejak dulu. di situ banyak terdapat kitab-kitab yang mengandung sistem-sistem memerintah yang terkadang tidak di fahami oleh generasi reformasi saat ini. Namun, adakah arti dan makna sebuah keraton di tengah-tengah arus reformasi ?
Sebenarnya keberadaan Keraton Yogyakarta adalah realitas historis yang memuat pesan kultural, berupa karya nyata dan batiniah. Keraton Jogjakarta menyimpan beragam kebesaran sejarah. Di masa kolonial, Keraton pernah menjadi benteng pertahanan dari penjajahan Belanda. Pada masa revolusi, keraton juga menjadi "Istana Presiden", tatkala Jogjakarta sempat menjadi ibu kota Republik Indonesia. Bahkan, ketika maraknya demontrasi mahasiswa menyerukan Presiden Seoharto lengser, keraton kembali menjadi ajang bagi mahasiswa dan masyarakat Jogja untuk menggelar pisowanan ageng ("apel akbar") mendukung gerakan reformasi guna memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat.
So, salahkah Sri Sultan Hamengkubuwono ?
Dalam sesi kegiatan menanam 1000 pohon kemarin, BH X menuturkan kalau beliau akan mempertimbangkan jabatan gubernur yang dia emban sekarang kalau memang dia hanya menjadi penghambat terhadap perkembangan DIY dan Indonesia. Di samping itu, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa tidak mungkin pak SBY akan memperpanjang masalah ini, "pak SBY tidak suka keributan, apa lagi dengan hal semacam ini" tutur salah seorang nara sumber di TV ONE kemarin malam.
Namun terlepas dari sdemua itu, kekeratonan sultan DIY sudah ada sejak dulu. di situ banyak terdapat kitab-kitab yang mengandung sistem-sistem memerintah yang terkadang tidak di fahami oleh generasi reformasi saat ini. Namun, adakah arti dan makna sebuah keraton di tengah-tengah arus reformasi ?
Sebenarnya keberadaan Keraton Yogyakarta adalah realitas historis yang memuat pesan kultural, berupa karya nyata dan batiniah. Keraton Jogjakarta menyimpan beragam kebesaran sejarah. Di masa kolonial, Keraton pernah menjadi benteng pertahanan dari penjajahan Belanda. Pada masa revolusi, keraton juga menjadi "Istana Presiden", tatkala Jogjakarta sempat menjadi ibu kota Republik Indonesia. Bahkan, ketika maraknya demontrasi mahasiswa menyerukan Presiden Seoharto lengser, keraton kembali menjadi ajang bagi mahasiswa dan masyarakat Jogja untuk menggelar pisowanan ageng ("apel akbar") mendukung gerakan reformasi guna memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat.
So, salahkah Sri Sultan Hamengkubuwono ?
0 komentar:
Posting Komentar