SBY vs HB X

Hari ini sekelompok masyarakat Jogja melakukan unjuk rasa di depan istana negara. Mereka mengecam SBY atas perkataannya kemarin mengenai monarki di DIY. "hal ini akan merusak keutuhan bangsa dan negara" ungkap salah seorang pengunjuk rasa.

Nah saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai masalah ini setelah tadi di kampus saya sempat berdiskusi dengan dosen dan teman-teman di kelas. Beberapa hari yang lalu presiden SBY mengatakan bahwa DIY tidak mengikuti sistem demokrasi Indonesia, DIY lebih dekat kepada Monarki. Monarki merupakan sistem pemerintahan kerajaan yang pemimpinnya atau rajanya merupakan tetapan turun temurun. Hal inilah yang membuat presiden SBY mengatakan demikian. Namun disisi lain masyarakat Jogja malah lebih mendukung perihal Sultan Hamengkubuwono ini. Bahkan mereka menyuarakan agar keturunan Sultan harus memiliki anak laki-laki agar bisa jadi penerus Sultan dan Gubernur DIY ke depannya. ( iya kalau istrinya masih mau.........wkwkwkwkwk )

Dosen saya Drs.Paulus Edy Gia yang dahulu pernah kuliah di Jogja mengatakan bahwa sebenarnya pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY menuai penentangan dari saudaranya. Beliau menuturkan bahwa dahulu sebelum meninggal, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berpesan agar penerus yang akan menjadi Gubernur DIY tidak harus dari keturunannya. (walaupun ada UU yang mengatur keistimewaan Jogjakarta ini). HB IX mungkin telah memprediksi akan adanya gesekan antara anak-anaknya setelah dia meninggal. Ternyata apa yang disampaikan beliau benar. HB X yang sekarang menjabat Gubernur berselisih dengan saudaranya (penulis tidak tahu namanya) perihal jabatan Gubernur. Persoalannya adalah bahwa HB X merupakan anak dari istri ke dua HB IX, sedangkan saudaranya yang berselisih itu adalah anak dari istri pertama HB IX dan dia beranggapan bahwa dia lebih pantas menjadi Gubernur. Nah, jika merunut pada wasiat HB IX sebenarnya Gubernur DIY tidaklah harus dari keturunan keraton. Namun masyarakat Jogja-lah yang memilih keturunan Sultan.

Jika kita mengikuti sistem demokrasi, SBY lah sebagai pihak yang benar. Beliau mengkritik cara pemilihan Gubernur DIY yang memang lebih monarki dari pada demokrasi. Dalam sistem demokrasi kita mengenal teori "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" (Abraham Lincoln). Jadi pemilihan Gubernur DIY seharusnya dilakukan dengan pemilihan langsung seperti daerah lain. Intinya, ada 2 persoalan dalam kasus ini. Pertama mengenai wasiat HB IX tentang Gubernur DIY tidak harus dari keturunan Sultan. Kedua mengenai status "keistimewaan" DIY yang diatur dalam UU, karena faktor keraton Jogja yang memang dari dahulu menjadi pusat pemerintahan. So, haruskah kita melupakan sejarah ???

Bumerang SBY

Pernyataan SBY yang menganggap DIY pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sebuah daerah yang Monarki mendapat respon secara keras dari berbgai LSM di Yogyakarta. Mereka mengecam SBY sebagai orang yang tidak faham demokrasi dan monarki. Bahkan mereka menyuruh SBY untuk mengurusi masalah korupsi dari pada harus ikut campur DIY.

Dalam sesi kegiatan menanam 1000 pohon kemarin, BH X menuturkan kalau beliau akan mempertimbangkan jabatan gubernur yang dia emban sekarang kalau memang dia hanya menjadi penghambat terhadap perkembangan DIY dan Indonesia. Di samping itu, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa tidak mungkin pak SBY akan memperpanjang masalah ini, "pak SBY tidak suka keributan, apa lagi dengan hal semacam ini" tutur salah seorang nara sumber di TV ONE kemarin malam.

Namun terlepas dari sdemua itu, kekeratonan sultan DIY sudah ada sejak dulu. di situ banyak terdapat kitab-kitab yang mengandung sistem-sistem memerintah yang terkadang tidak di fahami oleh generasi reformasi saat ini. Namun, adakah arti dan makna sebuah keraton di tengah-tengah arus reformasi ?
Sebenarnya keberadaan Keraton Yogyakarta adalah realitas historis yang memuat pesan kultural, berupa karya nyata dan batiniah. Keraton Jogjakarta menyimpan beragam kebesaran sejarah. Di masa kolonial, Keraton pernah menjadi benteng pertahanan dari penjajahan Belanda. Pada masa revolusi, keraton juga menjadi "Istana Presiden", tatkala Jogjakarta sempat menjadi ibu kota Republik Indonesia. Bahkan, ketika maraknya demontrasi mahasiswa menyerukan Presiden Seoharto lengser, keraton kembali menjadi ajang bagi mahasiswa dan masyarakat Jogja untuk menggelar pisowanan ageng ("apel akbar") mendukung gerakan reformasi guna memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat.

So, salahkah Sri Sultan Hamengkubuwono ?

SALAM RINDU BLOGGER

Ass..
Alhamdulillah bisa lagi berkarya lewat dunia maya ini. Setelah beberapa bulan tiada beraktifitas di sini, kini waktunya datang juga. Melalui tulisan perdana ini saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu terkadang lupa akan sesuatu yang dulunya dia sukai dan dia gemari, sehingga dia berada dibelakang yang lainnya. Sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk hidup apatis seperti ini. Mereka seharusnya tanggap akan keadaan sekitarnya dan terhadap diri mereka sendiri. Suatu hal yang kita anggap remeh terkadang menjadi senjata kita menghadapi dunia yang penuh persaingan.

Misalnya ketika kita menganggap bahwa memiliki teman yang banyak hanya akan membuat kita terlena bermain dan bersenda gurau menghabiskan waktu dengan mereka, seperti inilah kebanyakan mahasiswa saat ini. mereka lebih suka belajar namun buta akan komunikasi dengan sesama. mereka beranggapan bahwa itu hanya akan membuat belajar mereka terganggu. Namun dibalik itu semua, pergaulan yang luas tentu akan mengenalkan kita terhadap banyak orang, sehingga mereka memperhatikan kita.

suatu saat jika dia atau kita berhasil, pasti akan teringat akan kita.