Jakarta - Maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR di Senayan dinilai sebagai penyebab utama hancurnya wibawa lembaga wakil rakyat tersebut. Korupsi anggota DPR sekarang ini jauh lebih kasar dibanding era sebelum reformasi, namun mudah dilacak.
"Saya pikir, asumsi pertama yang menyebabkan wibawa DPR hancur adalah kasus korupsi. Korupsi anggota DPR sekarang ini lebih kasar, tapi mudah dilacak dan mudah dibuka," kata Direktur Ekskutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, kepada detikcom, Senin (13/6/2011).
Ray tidak ingat persis berapa jumlah kasus korupsi yang membelit anggota DPR saat ini. Namun, ia melanjutkan, hampir setiap fraksi punya anggota yang tersandung kasus korupsi.
Penyebab kedua menurunnya kewibawaan DPR, menurut Ray, adalah gaya hidup anggota dewan yang bermewah-mewahan. Para anggota DPR sekarang ini tidak bisa hidup sederhana sebagaimana rakyat yang diwakilinya. Mirisnya lagi, mereka justru meminta fasilitas-fasilitas yang mengada-ada termasuk gedung baru DPR.
"Yang ketiga adalah mengabaikan aspirasi publik. Aspirasi itu bisa dilihat kasat mata, misalnya saja penundaan pembangunan gedung, itu aspirasi publik yang rasional. Kita bertengkar habis-habisan dan mereka kelelahan akhirnya menyerah," kata Ray.
Contoh lain dari ketidakmauan untuk menyerap aspirasi publik itu adalah studi banding anggota DPR keluar negeri. Meski dikritik, para legislator di Senayan tetap melakukan perjalanan ke manca negara yang kadang-kadang hasilnya tidak optimal.
"Keempat adalah anggota DPR kita ini dinilai malas oleh publik. Kalau dulu stigma DPR sebagai tukang
stempel itu sudah hilang kini ada penyakit baru, tukang malas. Lihat saja, kalau lagi rapat paripurna kosong begitu. Kalau hadir paling-paling main BBM-an, SMS-an," sindir Ray.
Faktor kelima, kata Ray, adalah produktivitas anggota DPR dalam hal pengesahan undang-undang yang sangat rendah. Secara umum, produk UU yang dihasilkan DPR periode 2009-2014 sampai tahun kedua ini lebih sedikit dibanding periode yang lalu. Namun, Ray mencatat, kinerja anggota DPR dalam soal legislasi ini jarang diperhatikan publik.
"Publik cuma melihatnya anggota DPR bersih apa nggak. Lalu gaya hidupnya yang bermewah atau nggak," katanya.
Untuk kasus korupsi, Ray menyarankan agar pimpinan DPR bergerak cepat bila ada anggotanya yang terlibat skandal. "Yang berkenaan dengan korupsi, harus mendorong agar anggota-anggota yang terlibat cepat diperiksa. Itu saya yakin bisa mengembalikan kepercayaan publik," ucapnya.
sumber : detik.com
"Saya pikir, asumsi pertama yang menyebabkan wibawa DPR hancur adalah kasus korupsi. Korupsi anggota DPR sekarang ini lebih kasar, tapi mudah dilacak dan mudah dibuka," kata Direktur Ekskutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, kepada detikcom, Senin (13/6/2011).
Ray tidak ingat persis berapa jumlah kasus korupsi yang membelit anggota DPR saat ini. Namun, ia melanjutkan, hampir setiap fraksi punya anggota yang tersandung kasus korupsi.
Penyebab kedua menurunnya kewibawaan DPR, menurut Ray, adalah gaya hidup anggota dewan yang bermewah-mewahan. Para anggota DPR sekarang ini tidak bisa hidup sederhana sebagaimana rakyat yang diwakilinya. Mirisnya lagi, mereka justru meminta fasilitas-fasilitas yang mengada-ada termasuk gedung baru DPR.
"Yang ketiga adalah mengabaikan aspirasi publik. Aspirasi itu bisa dilihat kasat mata, misalnya saja penundaan pembangunan gedung, itu aspirasi publik yang rasional. Kita bertengkar habis-habisan dan mereka kelelahan akhirnya menyerah," kata Ray.
Contoh lain dari ketidakmauan untuk menyerap aspirasi publik itu adalah studi banding anggota DPR keluar negeri. Meski dikritik, para legislator di Senayan tetap melakukan perjalanan ke manca negara yang kadang-kadang hasilnya tidak optimal.
"Keempat adalah anggota DPR kita ini dinilai malas oleh publik. Kalau dulu stigma DPR sebagai tukang
stempel itu sudah hilang kini ada penyakit baru, tukang malas. Lihat saja, kalau lagi rapat paripurna kosong begitu. Kalau hadir paling-paling main BBM-an, SMS-an," sindir Ray.
Faktor kelima, kata Ray, adalah produktivitas anggota DPR dalam hal pengesahan undang-undang yang sangat rendah. Secara umum, produk UU yang dihasilkan DPR periode 2009-2014 sampai tahun kedua ini lebih sedikit dibanding periode yang lalu. Namun, Ray mencatat, kinerja anggota DPR dalam soal legislasi ini jarang diperhatikan publik.
"Publik cuma melihatnya anggota DPR bersih apa nggak. Lalu gaya hidupnya yang bermewah atau nggak," katanya.
Untuk kasus korupsi, Ray menyarankan agar pimpinan DPR bergerak cepat bila ada anggotanya yang terlibat skandal. "Yang berkenaan dengan korupsi, harus mendorong agar anggota-anggota yang terlibat cepat diperiksa. Itu saya yakin bisa mengembalikan kepercayaan publik," ucapnya.
sumber : detik.com
0 komentar:
Posting Komentar