Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil sidang pleno penetapan hasil Pemilukada Pekanbaru menjadi satu babaan baru kondisi perpolitikan di Riau. Baru karena, ini kali pertama terjadi dalam sejarah perpolitikan langsung oleh rakyat di negeri ini.
Bila dulu, Ismail Suko batal menjadi Gubernur Riau karena campur tangan pusat, walau telah dipilih oleh DPRD, kondisinya sudah menimbulkan rasa sakit rakyat Riau, maka kali ini kondisinya jauh lebih sakit.
Sakit karena, keputusan MK tersebut dianggap menjadi lebih representatif dan memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan keputusan masyarakat Pekanbaru yang menetapkan pilihan pada salah satu dari dua calon yang bersaing.
Pemilukada Pekanbaru yang nyaris terbilang aman, dan jauh dari riak-riak gejolak massa, ternyata dinilai dalam pelaksanaannya jauh dari unsur jujur dan adil. Yang tentunya menimbulkan tanda tanya sendiri bagi para pemilih yang sudah memberikan suaranya.
Bila dalam teori demokrasi ortodok dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, maka, kali ini, suara para petinggi hukum menjadi suara Tuhan.
Terlepas dari benar dan salah putusan tersebut, tetaplah rakyat harus menerimanya. Tinggal sejauh mana konsekwensi dari keputusan tersebut akan memberikan warna terhadap proses Pemilukada ulang yang akan datang.
Bila pada proses Pemilukada lalu, angka pemilih merosot 50 persen dari total pemilih DPT, maka banyak prediksi tentang angka pemilih pada Pemilukada ulang Wali Kota Pekanbaru nanti. Bisa jadi akan melejit lebih tinggi karena sudah tahu peta politik, bisa juga menjadi makin merosot karena apatis terhadap kepastian hukum dan perpolitikan di negeri ini.
Yang pasti, apapun hasilnya kelak, hendaknya proses politik yang ditanamkan kepada masyarakat juga bisa memberikan pendidikan politik yang baik, santun, beretika dan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan. Bila tidak, maka tidak akan pernah ada akhirnya perseteruan politik tersebut dan tidak ada untungnya bagi rakyat.
Bila dulu rakyat Riau menuntut keadilan politik dari pusat, sekarang, harusnya, rakyat Riau tidak meminta campur tangan pusat untuk menentukan nasib politiknya.
0 komentar:
Posting Komentar