Presiden SBY menegaskan bahwa keluarganya tidak akan maju pada Pilpres 2014. Sikap SBY ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh, utamanya bagi kepala daerah. Alasannya banyak bupati dan walikota justru yang bersikap sebaliknya.
"patut dicontoh oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia. Dewasa ini mulai marak kepala-kepala daerah yang sudah menjabat dua periode dan tidak bisa mencalonkan diri lagi, lalu mendorong istri atau anaknya untuk menjadi penerusnya," kata ketua DPP PKB Hanif Dhakiri dalam siaran pers, Jumat (10/6/2011).
Pernyataan Presiden SBY wajib dijadikan renungan dan teladan bagi setiap kepala daerah. Jangan sampai politik keluarga marak tak sehat menghambat perjalanan demokrasi di Indonesia.
"Boleh dan sah-sah saja kalo ada istri atau anak pejabat mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk menggantikan suami atau bapaknya. Itu hak semua warga negara. Tapi apa ya pantas ? Rasanya kok nggak memenuhi asas kepantasan umum. Buat saya, itu juga nggak cukup sehat buat demokrasi" paparnya.
"Sekarang kita lihat saja ke depan, apakah langkah SBY akan ditiru oleh pemimpin di daerah atau justru tidak digubris sama sekali. Kita objektif saja, sikap politik SBY itu baik dan benar. Patut di contoh yang lain. Kita tahu keteladanan dalam kepemimpinan itu pentiing. Juga efektif untuk mendeliver kebijakan publik", ujarnya.
bagaimana fenomena politik di Riau saat ini ?
adakah dinasti keluarga ?
hampir saja..
PAS..
source : detik.com
"patut dicontoh oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia. Dewasa ini mulai marak kepala-kepala daerah yang sudah menjabat dua periode dan tidak bisa mencalonkan diri lagi, lalu mendorong istri atau anaknya untuk menjadi penerusnya," kata ketua DPP PKB Hanif Dhakiri dalam siaran pers, Jumat (10/6/2011).
Pernyataan Presiden SBY wajib dijadikan renungan dan teladan bagi setiap kepala daerah. Jangan sampai politik keluarga marak tak sehat menghambat perjalanan demokrasi di Indonesia.
"Boleh dan sah-sah saja kalo ada istri atau anak pejabat mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk menggantikan suami atau bapaknya. Itu hak semua warga negara. Tapi apa ya pantas ? Rasanya kok nggak memenuhi asas kepantasan umum. Buat saya, itu juga nggak cukup sehat buat demokrasi" paparnya.
"Sekarang kita lihat saja ke depan, apakah langkah SBY akan ditiru oleh pemimpin di daerah atau justru tidak digubris sama sekali. Kita objektif saja, sikap politik SBY itu baik dan benar. Patut di contoh yang lain. Kita tahu keteladanan dalam kepemimpinan itu pentiing. Juga efektif untuk mendeliver kebijakan publik", ujarnya.
bagaimana fenomena politik di Riau saat ini ?
adakah dinasti keluarga ?
hampir saja..
PAS..
source : detik.com
0 komentar:
Posting Komentar